RANPERDA RPJMD 2025-2029, FRAKSI PARTAI NASDEM PESIBAR INGATKAN VISI MISI JANGAN HANYA SEBATAS SLOGAN BELAKA

cuitanbella.com -Pesisir Barat – Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menyoroti sejumlah isu strategis dalam penyampaian Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat yang dilaksanakan Rabu 09 Juli 2025 bertempat dikantor DPRD setempat.

Melalui juru bicara fraksi Nasdem yang juga merupakan ketua komisi 2, Elya Triskova, M.Sos., Fraksi Nasdem memberikan beberapa catatan kritis dan rekomendasi konstruktif untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat, Fraksi Nasdem mengapresiasi penyusunan RPJMD sebagai langkah awal yang krusial. Namun, faksi ini menekankan pentingnya implementasi yang konkret dan terukur, terutama terkait visi “Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan”.

“Visi ‘Madani dan Religius’ perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan yang lebih konkret dan terukur, agar tidak hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat,” ujar Elya Triskova saat membacakan pandangan umum fraksinya.

Sorotan Tajam pada Sektor Pariwisata

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian serius Fraksi Nasdem adalah pengelolaan sektor pariwisata, khususnya di ikon wisata Labuhan Jukung. Fraksi Nasdem mengkritik masalah penumpukan sampah yang tak terkendali dan buruknya tata kelola retribusi wisata di lokasi tersebut.

“Keindahan Labuhan Jukung kini mulai tercoreng oleh persoalan serius. Masyarakat dan pengunjung mengeluhkan banyaknya tumpukan sampah yang berserakan dan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana retribusi,” tegas Elya.

Fraksi ini mendesak adanya kolaborasi nyata antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk mengembalikan citra Labuhan Jukung. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal, bukan hanya dinikmati oleh investor besar.

Isu Strategis Lainnya

Selain pariwisata, Fraksi Nasdem juga menyoroti beberapa isu strategis lain yang harus menjadi fokus pemerintah daerah, antara lain:

• Pengentasan Kemiskinan: Melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan jaminan sosial.

• Pengangguran: Diatasi dengan program vokasi, kemitraan industri-pendidikan, dan insentif bagi sektor swasta.

• Ketahanan Pangan: Diperlukan roadmap pangan berbasis wilayah dan sistem pertanian cerdas iklim.

• Infrastruktur: Peningkatan kualitas jalan, akses air bersih, listrik, sanitasi, dan digitalisasi wilayah terpencil.

• Tata Kelola Pemerintahan: Mendorong reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan evaluasi kinerja OPD.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Meskipun memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Nasdem pada akhirnya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD 2025-2029 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Nasdem dapat MENERIMA dan MENYETUJUI Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 untuk dibahas lebih lanjut,” tutup Elya Triskova.

Fraksi Nasdem berharap masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan agar RPJMD ini benar-benar menjadi kompas pembangunan yang berdampak nyata dan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Pesisir Barat. Fraksi juga berkomitmen untuk memberikan dukungan serta pengawasan agar program-program strategis berjalan efektif.

Antusiasme Masyarakat Membludak, Samsat Keliling Karangasem Hadir di CFD Kolaborasi UPTD PPRD dan Satlantas Polres

SINARP.com -Karangasem- Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem kembali menghadirkan layanan *”Samsat Keliling” dalam rangkaian kegiatan “Car Free Day (CFD) Minggu” pagi (22/6/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis dengan “Satuan Lalu Lintas Polres Karangasem, yang sukses menyedot perhatian dan partisipasi ratusan warga sejak pagi hari.

Pelayanan administrasi kendaraan bermotor ini mengintegrasikan beberapa layanan utama dalam satu lokasi, yakni pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengesahan STNK tahunan, SWDKLLJ, serta perpanjangan SIM melalui armada SIM Keliling dari Satlantas Polres Karangasem.

Konsep “jemput bola” ini terbukti menjadi solusi nyata dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan publik.

Kepala UPTD PPRD Provinsi Bali Wilayah Karangasem, “I Gusti Agung Ayu Cipta Dewi, SE, M.AP, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin untuk menjangkau masyarakat lebih luas, khususnya mereka yang kesulitan mengakses layanan Samsat pada hari kerja.

“Kegiatan ini adalah bentuk kerja kolaboratif dari unit-unit yang berkaitan langsung dengan kendaraan bermotor. Selain mendekatkan pelayanan ke masyarakat, kami juga melakukan penertiban dan identifikasi terhadap kendaraan roda dua dan roda empat yang belum membayar pajak atau belum memiliki dokumen resmi berkendara,” jelasnya.

Menurutnya, pelayanan jemput bola ini dirancang agar masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor Samsat. Cukup datang ke lokasi CFD, masyarakat bisa menyelesaikan urusan pajak dan dokumen kendaraan dengan mudah dan cepat.

Strategi Sosialisasi yang Efektif dan Respons Publik yang Positif

Layanan yang dibuka sejak pukul 06.00 hingga 11.00 WITA ini mendapat respons luar biasa. Bahkan, sebelum layanan resmi dibuka, warga sudah mulai memadati lokasi. Fenomena ini mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh tim UPTD PPRD Karangasem.

Arahan pimpinan untuk aktif menyebarkan informasi layanan melalui berbagai kanal—baik offline maupun digital—terbukti mampu meningkatkan “kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan kendaraan“

Salah satu warga yang hadir, Made Sudiarta, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran layanan Samsat Keliling di hari Minggu.

“Hari kerja saya tidak bisa cuti, jadi ketika tahu ada Samsat Keliling di CFD, saya langsung datang. Sangat membantu sekali,” ungkap Made.

Layanan ini sangat relevan bagi pekerja yang tidak memiliki waktu luang di hari biasa. Keberadaan Samsat Keliling di akhir pekan memberi opsi fleksibel bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan.

Samsat Keliling bukan sekadar tempat membayar pajak kendaraan. Lebih dari itu, ini adalah simbol pelayanan publik yang inklusif dan humanis. Dengan pendekatan yang komunikatif dan transparan, masyarakat merasa dilayani, bukan sekadar ditagih.

Dalam implementasinya, program ini juga menjadi “upaya preventif terhadap pelanggaran hukum“, khususnya yang berkaitan dengan administrasi kendaraan. Pendekatan ini menghindari pendekatan represif, dan sebaliknya membangun budaya patuh pajak yang partisipatif.

Keberhasilan kegiatan ini menandai pentingnya sinergi antarinstansi dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah dijangkau.

Harapannya, kegiatan semacam ini terus diperluas cakupannya, tidak hanya di pusat kota, tapi juga ke pelosok desa dan kawasan pinggiran.

Dengan pelayanan yang lebih dekat dan komunikasi yang intensif, tingkat kepatuhan pajak di Karangasem diyakini akan terus meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan “pendapatan asli daerah (PAD)“dan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Yanti